Bocor ke Media, Catatan Harian Anas di "Kompasiana" Dicabut
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (berbaju tahanan) usai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu (29/1/2014). Anas ditahan terkait dugaan korupsi dalam proyek Hambalang yang juga melibatkan mantan Menpora Andi Malarangeng. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
JAKARTA, KOMPAS.com — Tulisan yang berisi catatan harian Anas Urbaningrum selama di penjara dicabut dari Kompasiana. Pemilik akun yang mengunggah tulisan tersebut beralasan, sambungan tulisannya telah bocor ke media arus utama.
Melalui komunikasi interaktif antara admin Kompasiana, Jumat (21/2/2014), pemilik akun "Sahabat Anas Urbaningrum" membenarkan pencabutan tulisan berupa catatan harian tersebut.
“Betul, karena tulisan tersebut di-publish dan bocor ke media lain. Anas tidak bebas dan leluasa untuk menulis kembali karena ada beberapa faktor,” kata pemilik akun "Sahabat Anas Urbaningrum" melalui percakapan tertulisnya.
Seorang sahabat Anas lainnya sesama aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Dwiki Setyawan, membenarkan tulisan Anas tersebut. Melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com,ia menguatkan pernyataan bahwa posting-an yang berjudul "Buku Harian Anas Urbaningrum" itu telah dicabut.
"Pada saatnya yang tepat akan muncul tulisan serupa. Masalahnya beberapa orang disebut sebagai interogatornya Anas," kata Dwiki.
"Pada saatnya yang tepat akan muncul tulisan serupa. Masalahnya beberapa orang disebut sebagai interogatornya Anas," kata Dwiki.
Keaslian catatan harian Anas kemarin dibenarkan oleh sahabat Anas lainnya, Gede Pasek Suardika. Selama berada di tahanan, ungkap Pasek, Anas sibuk membaca dan menulis. Hasil tulisannya itu kemudian disampaikan Anas kepada kerabat atau keluarganya yang menjenguk.
Dalam catatan harian yang sudah dicabutnya itu Anas mengungkapkan proses pemeriksaan terhadap dirinya oleh penyidik, lengkap dengan nama jelas dan bahkan latar belakang penyidik secara akurat. Digambarkan pula seorang penyidik mantan aktivis HMI yang terkesan rikuh saat memeriksanya.
Kini dalam laman profil akun “Sahabat Anas Urbaningrum” hanya ada satu tulisan berjudul "Sikap Santai dan Ketenangan Seorang Anas Urbaningrum, Sepenggal Cerita Menuju KPK" yang diunggah pada 12 Januari 2014 lalu.
| Penulis | : Pepih Nugraha |
| Editor | : Tri Wahono |
Ada Apa dengan Jokowi?
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat mengunjungi lokasi pembangunan Waduk di Marunda, Selasa (11/2/2014).JAKARTA, KOMPAS.com — Teliti, detail, serta cermat adalah karakteristik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Karena itulah, Jokowi, sapaan akrabnya, hampir setiap hari blusukan ke tengah-tengah masyarakat. Ia sering memeriksa apa kerja anak buahnya sudah tepat atau belum, sembari dia juga menampung keluhan warga untuk ditindaklanjuti.
Namun, beberapa persoalan yang membelit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu terakhir memunculkan tanda tanya besar. Bagaimana bisa bus baru berkarat? Mengapa bisa proyek monorel yang tanpa izin dimulai? Mengapa bisa Jokowi yang semula menolak enam ruas jalan tol kini mendukung? Mengapa bisa pedagang kaki lima Blok G turun ke jalan?
"Sebenarnya, ada apa dengan Jokowi?" ujar pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo, kepada Kompas.com, Kamis (20/2/2014).
Dari bus karat sampai Blok G
Soal bus baru transjakarta dan bus kota terintegrasi bus transjakarta (BKTB) yang karatan dan rusak, Agus menyayangkan terjadinya hal itu. Agus menilai, meski bukan urusan Gubernur, seharusnya Jokowi atau wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, mengecek dokumen pengadaan bus secara detail, bukan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Perhubungan Jakarta.
"Kan penambahan transportasi massal itu program andalannya Pak Jokowi. Kalau mereka mau aman sih harusnya dicek, sesuai prosedur atau enggak. Bagi tugaslah, Jokowi ke lapangan, Basuki yang memeriksa dokumen-dokumen di kantornya," kata Agus.
Praktik mafia di Pemprov DKI Jakarta, kata Agus, masih terjadi pada pengadaan barang. Spesifikasi tidak berkualitas, yang penting harganya murah, pemenang tender diduga telah diatur, dan sebagainya. Tanpa pengawasan secara cermat, Agus yakin kualitas barang pun pasti jelek.
Selanjutnya, soal kelanjutan pembangunan enam ruas jalan tol. Agus mempertanyakan mengapa Jokowi-Ahok, yang saat menjadi calon gubernur menolak keberadaan proyek itu, tiba-tiba berbalik mendukung dan menyetujuinya. Langkah itu, kata dia, tak sesuai dengan semangat pengurangan jumlah kendaraan pribadi dan memperbanyak transportasi massal di DKI.
"Waktu saya jadi panelis debat calon gubernur, Jokowi-Ahok tegas bilang enggak setuju. Sekarang, dia setuju tiba-tiba. Saya curiga, mereka dideketin sama pihak-pihak pengusul enam ruas jalan tol itu dan mereka berhasil pengaruhi Jokowi," ujar Agus.
"Nanti saya upload rekaman video Jokowi-Ahok yang menolak enam ruas jalan tol itu. Biar semuanya jadi ingat," ucapnya.
Para ahli transportasi, lanjut Agus, sudah sepakat bahwa pembangunan jalan hanya memicu jumlah kendaraan pribadi dan tak menyelesaikan kemacetan. Seharusnya, Pemprov DKI fokus ke pengadaan transportasi massal saja.
Sama halnya dengan pengadaan bus dan enam ruas jalan tol, Agus mengatakan tidak habis pikir dengan langkah Jokowi terkaitgroundbreaking monorel, Oktober 2013 silam. Sebab, selain sejumlah penelitian, banyak pihak menyebutkan bahwa monorel bukan transportasi publik yang baik, rekam jejak perusahaan pemegang izin pembangunan monorel tersebut diketahui buruk.
"Sudah dibilangin dari awal, jangan diterusin, eh, dia terusin juga. Pertama, monorel itu bukan public transportation. Monorel itu kereta wisata atau kereta dari mal ke mal lain karena rutenya cuma di dalam kota saja. Contohnya sudah banyak di dunia ini yang rugi dan akhirnya tutup," tutur Agus.
"Kedua, track record PT Jakarta Monorail (JM) itu sangat buruk," katanya.
Tidak hanya itu, Agus juga menyayangkan mengapa Jokowi melakukan groundbreaking sebelum adanya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI dan PT JM, serta kepastian soal skema keuangan ketika bisnis itu berjalan nantinya. Agus menilai, langkah itu bentuk keteledoran Jokowi-Basuki.
Begitu juga di Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Agus menilai, Jokowi salah menata pedagang kaki lima di sana. Pada awal penataan, Agus mengaku telah menyarankan agar ada penataan di blok tersebut untuk memudahkan pembeli sampai ke lantai tiga dan empat Blok G.
Secara psikologis, pembeli tak bakal rela naik hingga ke lantai tiga atau empat hanya untuk membeli barang yang mudah dijumpai di pinggir-pinggir jalan. Terlebih lagi, akses ke lantai itu tidak dipermudah.
"Tidak bakal berhasil kalau polanya seperti sekarang. PKL itu omzet di pinggir jalan Rp 5 juta. Sementara di Blok G, mereka hanya satu dua potong, apalagi masa sewa gratisnya sudah mau habis. Mending mereka jualan di jalan kalau begitu," ujarnya.
Bisa menurunkan kepercayaan publik
Agus tidak menyalahkan Jokowi-Basuki atas kebijakan-kebijakan tersebut. Dia menganggap keduanya adalah orang bersih. Hanya, kata dia, mereka tidak mendapat informasi yang lengkap dan tepat dari orang-orang di sekitarnya sehingga kebijakannya pun tidak tepat sasaran dan rentan menurunkan kepercayaan publik.
"Saya hanya berpesan, orang-orang di lingkarannya jangan bohongi Jokowi-Ahok lagi. Mereka itu orang baik yang benar-benar mau kerja. Mereka perlu dibantu. Nah, pembantunya juga harus benar-benar orang yang mau kerja. Bukan cuma urus proyek lalu dapat duit. Bisa rusak Jakarta kita ini," ucap Agus.
Agus menambahkan, ada kesan Jokowi-Ahok terlalu tergesa-gesa dalam menjalankan sebuah proyek sehingga hasilnya tidak maksimal. Namun, dia yakin belum terlambat bagi pimpinan Jakarta itu untuk memperbaiki langkah kebijakannya ke blue printpembangunan.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
| Penulis | : Fabian Januarius Kuwado |
| Editor | : Ana Shofiana Syatiri |
Ibaratnya, Posisi Jokowi "Terjepit"...
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (menggunakan safari) dengan didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (menggunakan baju betawi). Mereka bertemu di Kantor Kementerian PU untuk membahas proyek enam ruas jalan tol dalam kota, di Jakarta, Rabu (9/1/2012).JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai Gubernur Jakarta Joko Widodo berada dalam kondisi terjepit soal pembangunan enam ruas jalan tol. Pasalnya, proyek itu dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang juga telah tertuang dalam salah satu Peraturan Daerah DKI Jakarta. Jokowi jelas tak bisa membatalkannya.
Nirwono menjelaskan, proyek itu diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pertama kali tahun 2005 silam. Fungsinya untuk membelah kemacetan di tengah Jakarta, mengingat jalan tol yang ada di Jakarta sebagian besar memiliki rute melingkar. Hanya satu jalan tol yang berada di tengah, yakni Tol Dalam Kota, MT Haryono-Gatot Subroto.
"Setelah perdebatan panjang banyak pihak, akhirnya proyek itu masuk ke dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Jakarta 2030 pada era Foke," ujar Nirwono kepada Kompas.com, Kamis (20/2/2014) kemarin.
"Artinya apa? Karena itu sudah tertuang dalam Perda, gubernur mana pun setelah Foke tidak bisa membatalkan proyek. Maka itu, saya ibaratkan posisi Jokowi saat ini sedang kejepit," lanjutnya.
Di satu sisi, lanjut Nirwono, Jokowi punya pemahaman bahwa penambahan ruas jalan hanya akan mengakomodasi kendaraan pribadi saja dan akhirnya tidak akan menyelesaikan kemacetan. Oleh sebab itu, kuncinya adalah memperbanyak transportasi massal serta memperbaiki manajemen trayeknya. Namun, di sisi lainnya, ia yakin Jokowi tak berdaya di depan pemerintah pusat sehingga proyek senilai Rp 42 triliun itu mau tidak mau disetujui.
Dikutip dari berbagai sumber, proyek itu disebut-sebut adalah bentuk kerja sama antara Indonesia dan Jepang. Diketahui, studi kelaikan proyek dilakukan di Jepang dan dibiayai oleh JICA, perusahaan konstruksi asal Jepang, sejak tahun 2005 hingga tahun 2007.
Disebutkan, JICA telah menghabiskan banyak dana untuk studi kelaikan sehingga proyek itu harus segera dikerjakan. Tahun 2012, Kementerian PU menetapkan PT Jakarta Toll Road Development (TRD) sebagai pemenang proyek. Penetapan itu menuai kritik karena tidak transparan dan dilakukan saat ingar-bingar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, mengatakan, pembangunan jalan di Jakarta hanya akan mengorbankan rakyat kecil dan menguntungkan pengembang. Ia mencontohkan proyek Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca-Tanah Abang, Jakarta. Agus menduga proyek tersebut didorong pengembang pusat perbelanjaan agar jalan di depan mal-mal mereka tidak macet.
"Sama halnya sama enam ruas jalan tol. Pesta pora banget itu para pengembang yang dilewati. Sementara rakyat gimana? Banyak yang digusur buat jalan, enggak punya mobil malahnambah jalan dan sebagainya. Ini kebijakan enggak berpihak ke rakyat," ujarnya.
Jokowi diuji
Nirwono mengatakan bahwa Jokowi masih bisa membuktikan diri ke siapa dia berpihak. Apakah menambah kendaraan pribadi yang berujung pada macet atau menambah transportasi massal yang aman dan nyaman di DKI Jakarta, yakni dengan menunda kelanjutan proyek enam ruas jalan tol tersebut.
"Untungnya di Perda itu tak disebut, proyek itu harus dibangun secepatnya. Artinya, Gubernur Jakarta masih bisa menundanya. Alasan penundaan ya sebut saja proyek itu belum mendesak, Jokowi milih mengadakan transportasi massal. Jika demikian, Joko tidak melanggar. Justru kalau batalin, dia salah," ujar Nirwono.
Terlebih lagi, lanjut Nirwono, Jakarta sebagai ibu kota NKRI memiliki undang-undang soal kekhususan kotanya. Artinya, Gubernur DKI berhak untuk tak memberikan izin proyek pihak mana pun. Hanya, kata Nirwono, Jokowi memang perlu diuji, dia berani atau tidak.
Sebelumnya diberitakan, proyek enam ruas jalan tol direncanakan dimulai pertengahan 2014. Enam tol itu ialah Kampung Melayu-Kemayoran (6,6 km), Semanan-Sunter (melalui Rawabuaya) (22,8 km), Kampung Melayu-Duri Pulo (melalui Tomang) (11,4 km), Sunter-Pulogebang (melalui Kelapa Gading) (10,8 km), Ulujami-Tanah Abang (8,3 km), dan Pasar Minggu-Casablanca (9,5 km). Pada awal kepemimpinannya, Jokowi sempat menolak proyek itu dan lebih berkomitmen memperbanyak transportasi masal. Namun, belakangan, Jokowi menyetujui izin pembangunan itu.
| Penulis | : Fabian Januarius Kuwado |
| Editor | : Ana Shofiana Syatiri |
Jokowi: "Nyadap" Jokowi Dapat Apa? Omongan Nasi Goreng, Sate Kambing
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) dikelilingi wartawan media negara asing yang mewawancarainya dalam perjalanan menuju Koja, Jakarta Utara, Jumat (7/2/2014).
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, tidak ada gunanya dirinya disadap. Menurutnya, tidak ada yang perlu disadap dalam pembicaraannya dengan istri atau tamu-tamunya.
"Nyadap itu karet dapat hasil, kalau nyadap Jokowi dapat apa?" kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (21/2/2014).
Jokowi menilai, dirinya bukan pejabat penting yang memiliki banyak informasi penting yang bersifat rahasia. Karena itu, ia menilai penyadapan terhadap dirinya bukan sesuatu yang wajar. "Wajar disadap itu orang-orang penting, saya itu apa? Sadap omongan dengan istri? Omongan nasi goreng, sate kambing," ujarnya.
Jokowi sempat melihat alat-alat yang ditemukan tersebut. Namun, ia tidak mengetahui jenis alat sadap yang disebut-sebut banyak beredar di pasaran itu.
Penemuan alat sadap di rumah Jokowi pertama kali diungkapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Menurut pengakuan Jokowi, alat-alat tersebut ditemukan pada sekitar Desember 2013, masing-masing di kamar tidur, ruang tamu pribadi, dan ruang makan yang biasa dipakai untuk rapat.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
| Penulis | : Alsadad Rudi |
| Editor | : Laksono Hari Wiwoho |
"Warga Tak Butuh Isu Jokowi Disadap..."
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat meninjau banjir di Cipinang Indah, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2014). Jokowi menggunakan truk Satpol PP untuk menerobos banjir.JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo, menilai, isu penyadapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kontraproduktif bagi warga Jakarta. Sebab, warga hanya butuh tidak banjir, bebas macet, aman, dan nyaman.
"Warga Jakarta tidak butuh isu soal sadap-menyadap. Yang paling penting itu sampai cepat ke kantor tanpa macet, naik angkutan umum aman dan nyaman, dan rumah-rumahnya tak banjir seperti yang dulu sampai sekarang ini terjadi," kata Agus kepadaKompas.com pada Jumat (21/2/2014) pagi.
Dari sisi politik, Agus mengakui isu tersebut wajar terjadi. Terlebih lagi, pemilihan presiden kian dekat, dengan Jokowi disebut-sebut sebagai salah satu kandidat capres terkuat. Namun, di tengah kondisi Jakarta dengan segala persoalan, isu itu tak tepat jadi konsumsi publik.
"Kan jadi beralih perhatian publik. Tadinya lagi mikirin bagaimana bus transjakarta dan BKTB jadi bagus, tadinya lagi bahas soal monorel mangkrak, eh ada isu ini. Permainan apa lagi ini?" ujarnya.
Entah dari siapa isu tersebut muncul, Agus minta Jokowi tetap fokus menyelesaikan persoalan menumpuk yang terjadi di Ibu Kota. Jika benar Jokowi menjadi salah satu kontestan pilpres, soal bagaimana Jokowi mengelola isu itu dengan baik, kata Agus, bisa menjadi nilai positif bagi masyarakat yang bakal memilihnya.
"Ya, kita lihat saja. Pak Jokowi bisa atau tidak mengelola isu ini secara baik dan membuktikan kinerjanya kepada publik," ujarnya.
Isu bahwa Jokowi disadap pertama kali disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Menurutnya, tiga alat penyadap ditemukan di rumah dinas Jokowi, Jalan Taman Surapati 7, Menteng, Jakarta Pusat, Desember 2013 lalu. Ketiganya alat itu ditemukan di kamar tidur, ruang tamu, dan ruang makan.
Jokowi enggan mempersoalkan penemuan alat sadap itu kepada kepolisian. Jokowi memastikan pihak yang menyadapnya toh bakal kecewa lantaran tak ada perbincangan serius di rumahnya.
"Yang nyadap juga pasti kecewa. Ini kok omongannya gini-gini aja ya," ujar Jokowi di kantor Balaikota, Jakarta, pada Kamis lalu.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
| Penulis | : Fabian Januarius Kuwado |
| Editor | : Ana Shofiana Syatiri |
Jokowi Siap Diperiksa KPK soal Bus Berkarat
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berbicara kepada wartawan di sela-sela peluncuran bus kota terintegrasi busway (BKTB) di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (5/2/2014).
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan siap diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus pengadaan bus transjakarta dan bus kota terintegrasi busway atau BKTB.
Saat ini kasus tersebut masih diperiksa oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Inspektur DKI Franky Mangatas mengatakan, ada indikasi kecurangan dalam prosedur lelang pengadaan bus gandeng transjakarta dan BKTB.
Kamis (20/2/2014) kemarin, sekelompok orang yang menamakan diri Forum Peduli Jakarta berunjuk rasa menuntut KPK segera menyelidiki kasus pengadaan bus tersebut. Mereka meminta agar KPK tidak menganakemaskan Jokowi dan mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono.
"Ya, enggak apa-apalah (diperiksa KPK), tapi ini kan masih diproses di Inspektorat dan minta bantuan dari BPKP. Kalau memang dilihat ada indikasi, itu masuk wilayah hukum," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (21/2/2014).
Jokowi enggan menanggapi seputar kelanjutan pengusutan kasus tersebut. Hal itu karena ia belum menerima laporan dari Inpektorat Provinsi DKI Jakarta. "Saya ngomong ya atau tidak setelah mendapat laporan. Saya tidak mau menduga-duga karena itu menyangkut nasib seseorang," ujarnya.
Terkait masalah ini, Inspektorat DKI Jakarta masih mendalami temuan indikasi kecurangan lelang bus. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dari dokumen lelang itu ditemukan indikasi penggelembungan harga. Selain itu, bus-bus baru itu terbukti memiliki komponen yang berkarat dan ada yang rusak meski penggunaannya belum sampai satu pekan. Inspektorat DKI menemukan kejanggalan, antara lain pintu otomatis macet, tutup filter oli berkarat, dan speedometertidak jalan.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
| Penulis | : Alsadad Rudi |
| Editor | : Laksono Hari Wiwoho |
Selingkuhi Tunangan Orang Lain, Islan Ditusuk Lima Kali
MANADO, KOMPAS.com - Seorang lelaki, FK (24) diburu polisi karena telah menikam Islan Yusuf (24), warga Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, Manado, hingga lima tusukan.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh polisi, kuat dugaan FK melakukan hal tersebut karena terbakar cemburu.
Ternyata AM, pacar Islan, merupakan calon istri FK. FK menaruh dendam ketika mengetahui AM berselingkuh dengan Islan. Kini kasus tersebut sudah ditangani oleh Polresta Manado.
"Pelakunya sedang kami buru. Kakek korban sudan membuat laporan," ujar Kasubag Humas Polresta Manado, AKP Johny Kolondam, Jumat (21/2/2014).
Saat kejadian, Islan baru pulang dari rumah AM, Rabu (19/2/2014) tengah malam. Islan melintas di depan SMA Rex Mundi dengan mengendarai sepeda motor.
FK yang sudah membuntuti korban langsung menghadangnya dan menikam punggung Islan sebanyak dua kali. Setelah itu, FK melayangkan tiga tikaman lagi.
Islan yang tidak mampu memberikan perlawanan kemudian melarikan diri dengan memacu motornya ke Rumah Sakit Sitti Maryam.
Kondisi luka tikamannya yang parah membuat Islan harus dirujuk ke Rumah Sakit Prof Kandouw Malalayang.
| Penulis | : Kontributor Manado, Ronny Adolof Buol |
| Editor | : Glori K. Wadrianto |
